AJARAN SOSIAL GEREJA (Tamat)

  1. Ajaran Sosial Gereja sudah berusia 2000 tahun, sebab sudah sejak jaman Tuhan Yesus. ”Pekerja patut mendapat upahnya” (Luk 10:7) ”Mereka yang mulai bekerja pagi-pagi & yang pukul lima sore masing-masing menerima upah satu dinar” (Mat 20:9). “Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama (Kis 4:32). "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi derma (dua peser) itu lebih banyak dari pada semua orang” (Luk 21:3). Lalu sepanjang sejarah, Gereja menerbitkan ajarannya mengenai hidup sosial yang benar dan seharusnya.
  2. Gereja mulai menerbitkan Ajaran Sosial Gereja secara khusus dalam bentuk Ensiklik (surat pastoral Paus) pada th.1891, Paus Leo XIII,”Rerum Novarum”. Selanjutnya Paus Pius XI Quadragesimo Anno (1931), Paus Pius XII Ajaran-ajaran Sosial, Paus Johanes XXIII Mater et Magistra (1961), Pacem in Terris (1963), Konsili Vatican II, Dignitatis Humanae (1965), Gaudium et Spes (1965), Paulus Paulus VI, Populorum progressio (1967), Paus Johanes Paulus II, Centesimus Annus (1991), Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis (1987). Paus Benedictus XVI, Deus Caritas Est (2005), Caritas in Veritate (2009).
  3. Tujuh tema kunci dari Ensiklik-ensiklik tsb.:
    • (1) Kesucian hidup manusia dan martabat pribadi  harus dijunjung tinggi melebihi benda-benda dan harus dijaga sejak dikandung ibunya. Ini prinsip dasar ajaran Gereja. Gereja melawan serangan terhadap kehidupan manusia (aborsi, eutanasia, hukuman mati, pembasmian suku bangsa, siksaan, pembunuhan rakyat sipil, rasisme, diskriminasi, dsb.). Gereja tidak anti-perang tapi anti perang yang tidak adil. Hukuman mati hanya boleh demi menjaga kehidupan bangsa, itu pun jikalau tidak tersedia jalan lain yang tidak ”membunuh”.  Tapi kalau tersedia, negara harus mengusahakannya demi kesucian dan martabat hidup manusia.
    • (2) Panggilan untuk membentuk Keluarga Allah di tengah masyarakat yang melibatkan semua warga. ”Tidak baik manusia hidup sendirian” (Kej 2:18). Manusia menjadi baik dan makin sempurna kalau berdua dan bergabung. Membentuk keluarga lalu membentuk negara lalu membentuk Kelu-arga Allah. Baik-buruknya lembaga keluarga-masyarakat-negara dinilai dari sumbangannya kepada kehidupan dan martabat pribadi manusia. Gereja menolak 2 ekstrem: ekstrem indi-vidualistis (pasar bebas, laissez-faire) dan ekstrem sosial (kolektivisme & komunisme). Hak tiap orang untuk ambil-bagian dalam hidup masyarakat, harus dijunjung tinggi. Gereja mendorong prinsip subsidiaritas (= hal yang bisa ditangani oleh warga negara tidak boleh ditangani oleh negara. Negara hanya wajib membantu saja).
    • (3) Hak azasi manusia selalu berdasar pada & demi martabat pribadi manusia. Batas hak azasi manusia memang kewajiban azasi manusia (tapi maksudnya bukan kewajiban kemasyarakatan, tapi kewajiban menunaikan martabat manusia yang mencakup kewajiban sosial). Hak azasi paling dasar = hak hidup, hak mencapai kepenuhan hidup dan hak atas keperluan hidup. Hidup yg dimaksud adalah hidup bermartabat (Kekasih Allah, Citra Allah, Keluiarga Allah). Hak keperluan hidup a.l.: pekerjaan, jaminan kesehatan, pendidikan, rumah, berkeluarga, kebebasan beragama  & hak milik. Kebebasan beragama = bebas berhubungan dengan Tuhan yang membebaskan bukan yang memperbudak, kebebasan hati nurani, kebebasan mengungkapkan isi hati dan keagamaan). Hak milik (harta) itu bukan tanpa batas. Batasnya itu kebersamaan. Tak boleh disalah gunakan. Tak boleh ditimbun secara tak adil (negara berhak mendistribusikannya).
    • (4) Preferential option for the poor and vulnerable (selalu mendahulukan orang yang miskin dan tanpa pembela) termasuk anak dalam kandungan, orang cacat, orang jompo, orang dalam sakrat maut, dsb. Ukuran martabat suatu bangsa adalah perlakuannya terhadap orang-orang semacam itu. Menolong orang miskin dari kocek sendiri. Bersikap hormat kepada mereka. Mendoakan mereka. Membentuk tim advokasi hukum untuk mereka. Dsb.
    • (5) Nilai luhur pekerjaan. Salah satu keperluan hidup yang jadi hak azasi manusia adalah pekerjaan. Pada awalnya manusia dipanggil Tuhan untuk (a) bersama bekerja mengelola bumi dan (b) mengenyam hasilnya bersama. Inilah dua realitas dasar dunia. Kalau dua hal tsb. terjamin, maka damai sejahtera. Pekerjaan adalah kunci penyelesaian masalah sosial. Manusia yang tidak bekerja itu bukan manusia. Karena bekerja, manusia jadi manusia. Pekerjaan adalah dasar kemerdekaan. Tanpa punya pekerjaan pribadi, manusia jadi budak majikan. Kerja-sama bukan hanya bekerja bersama, tapi tanggungjawab bersama. Aku bekerja untuk kamu dan kamu untuk aku. Kesejahteraan yang dibangun bersama itu bukan untuk siapa-siapa tapi untuk kamu. ”Kamu” yang kumaksud bukan hanya boloku tapi juga semua orang di luar boloku. Sumbangan majikan kepada masyarakat berupa jasa atau produk dan pekerjaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Hak buruh, selain hak atas pekerjaan yang aman dan produktif, juga decent-fair-living wage (upah pantas, adil dan menghidupi keluarga), dan hak membentuk serikat buruh untuk melindungi kepentingan buruh. Kewajiban buruh adalah bekerja sepenuh hati dengan setia, a fair day's work for a fair day's pay (memenuhi jam kerja sesuai upah pantas per hari). Sikap buruh menghormati majikan dan sesama buruh, nonviolence (anti kekerasan), ”menerima” keadaan (voluntary poverty), anti-diskriminasi, taqwa (doa), dan kekeluargaan.          
    • (6) Solidaritas (setia-kawan, solid = kokoh). Ini keutamaan kristiani. Asalnya dari kasih Allah Tritunggal (Bapa-Putera-Roh-Kudus saling mengasihi). Dia mempertaruhkan Diri, menyatu menjadi manusia agar manusia menjadi ”allah”, dengan menanam kasih-Nya & semangat Keluarga Allah dalam hati tiap orang, sehingga tiap orang punya semangat menyangkal diri dan semangat altruistis (hidup untuk orang lain). Tujuan akhirnya = Keluarga Allah di tengah masyarakat & di sorga. Sikap yang menonjol adalah penjaga sesama (anti semangat Kain), penolong orang sengsara, menjadi tempat singgah bagi orang asing (juga imigran), pendidikan anak-anaknya, mencukupi kebutuhannya, dsb. Sikap mengampuni & mau berdamai dgn musuh. Secara internasional, gereja minta pengurangan hutang negara miskin. Di masyarakat, umat Allah memelopori perubahan struktur masyarakat.
    • (7) Memelihara ciptaan Allah. Keadilan kristiani berlaku, baik di antara manusia maupun terhadap mahluk lain. Manusia harus tampil sbg pemelihara setia alam ciptaan, bukan pengeruk alam. Alam adalah jaminan sosial sekarang dan masa depan anak-cucu. Korban pertama paling parah dari pengerukan alam adalah orang miskin. Mereka jadi alat keruk murah. Hanya di alam yang telah rusak itu saja mereka boleh tinggal. Umat kristiani harus dididik memelihara lingkungan & menolong orang miskin.
  4. Beberapa prinsip yang harus dipegang umat kristiani dan ditularkan kepada masyarakat.
    • (1) Martabat manusia. Fokus penghormatan masyarakat hanya pada kenyataan pluralitas. Seharusnya lebih, pada martabat manusia yg Citra Allah. Walau berbeda karena ruang & waktu, manusia sama-sama punya Nafas Hidup dan sifat-sifat ilahi yang ditanam Nafas Hidup & membuatnya terhormat = roh, abadi, kekasih Allah, Keluarga Allah, punya kasih (mampu korban diri), cerdas, motivasi intern.
    • (2) Saling melengkapi, Martabat tiap warga masyarakat, laki-perempuan harus diakui sama luhurnya. Saling melengkapi & mendukung.
    • (3) Solidaritas adalah panggilan tiap manusia utk berbakti penuh kpd kesejahteraan bersama Keluarga Allah. Bukan cuma rasa kasihan pd kemalangan orang lain, tapi rasa terhubung & tergantung pada seluruh kemanusiaan, secara individu maupun kelompok.
    • (4) Amal kasih (charity) bukan setimentalisme, fideisme (perintah Tuhan, mengejar pahala) atau mendahulu- kan keluarga sendiri. Tidak, tapi rasionil, objektif, tulus dan kebersamaan.
    • (5) Subsidiaritas. Bukan hanya negara dilarang main kuasa atas masyarakat, tapi juga warga negara (juga pengusaha, pedagang dsb.) jangan mau dipinteri oleh negara; jangan ”lepas tangan” kepada dominasi negara. Negara hanya boleh membantu saja.
    • (6) Distributisme (sama rasa, sama rata): Prinsip ini harus mendorong Anti-monopoli, Anti-trust, Koperasi Kredit, kepemilikan bersama semua perusahaan, dsb. menjadi semangat nasional.                    
  5. Definisi “adil”. Adil bukan sama rata, sama rasa. (a) Adil dalam arti filsafat sosial, berarti menghormati hak orang lain dan memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya. (b) Dalam arti filsafat moral: keseimbangan antara hidup ”bersama-dari-untuk” orang lain. (c) Dalam arti agama: bersama-sama bekerja mengelola bumi dan bersama-sama pula mengenyam hasilnya. (d) Dalam arti rohani: keseimbangan antara berapa yang kau terima dari Tuhan dan berapa yang kau beri-berikan kepada orang lain. (bdk 2407).

    • Keadilan komutatif (2411) (a) adalah keadilan yang dituntut dalam pertukaran sesuatu antara pribadi-pribadi dengan memperhatikan hak-hak mereka dengan saksama. (b) Contoh: Kontrak. Perjanjian. Mengembalikan uang (barang) yang dipinjam. Ganti rugi oleh pelanggar kontrak (2412). (c) Tuntutan keadilan komutatif  (c1) Memenuhi janji yang telah diberikan dengan sukarela. (c2) Membayar kembali utang. (c3) Menghormati hak orang lain. (c4) Ganti rugi. (d) Janji harus ditepati. Mengapa? Sebab masyarakat itu terjalin oleh janji-janji yang mengikat kuat warganya menjadi masyarakat yang kokoh: ikatan batin, ikatan jasmani (hubungan darah, sekampung, sebangsa, setanah air), ikatan janji (kontrak jual-beli, kontrak sewa menyewa, kontrak kerja), dsb. Jikalau masyarakat suka melanggar keadilan komutatif (melecehkan janji-janji), maka keadilan-keadilan lain runtuh, interaksi di antara mereka macet bahkan runyam, lalu mereka bertengkar, retak, lalu bubar. (e) Syarat janji dan kontrak: bebas dan good-will. Paksaan dan kebohongan penuh pamrih merusak masyarakat. (f) Ada janji dan kontrak yang boleh dilanggar, yaitu yang pada dasarnya dan sifatnya tidak adil secara moral dan tidak berperikemanusiaan. (2410).
    • Keadilan legal (a) adalah keadilan ”ke atas”, dari warga negara terhadap negara, atau anggota terhadap organisasinya. (b) Contoh: Bayar pajak dan iuran. Bela negara. Dsb. (2411)
    • Keadilan distributif (a) adalah keadilan ”ke bawah” yang dituntut agar dilaksanakan negara terhadap warga-negaranya, atau organisasi kepada anggotanya, sesuai dengan sumbangan dan kebutuhan masing-masing. (b) Contoh: Pembuatan jalan. Rumah murah. Rumah sakit gratis. Pendidikan gratis. Pemeliharaan orang cacat dan yatim piatu. Dsb. (2411)
    • Menurut Gereja Katolik, apa arti “upah adil”? (a) Bisa memenuhi kebutuhan hidup secara manusiawi untuk pekerja dan keluarga. (b) Tidak diskriminatif. (c) Mempertimbangkan prestasi dan produktivitas. Yang berprestasi tinggi dapat bonus. (d) Tidak melupakan kelangsungan perusahaan, dan (e) Mengembangkan kesejahteraan umum. CSR Corporate Social Responsibility. Tujuannya tak ada pengemis membebani masyarakat. Jadi tidak asalkan sudah disepakati maka upah itu adil.
  6. Individu dan Negara

    • (1) Individu (per orangan) itu penting bagi masyarakat dan negara, sebab individu merupakan pembentuk, fondamen, dan tujuan masyarakat (Yohanes XXIII, Mater et Magistra, 219).
    • (2) Individu itu Pembentuk Masyarakat : (a) Orang-orang berkumpul membentuk masyarakat (negara). Mereka memberi mandat & meminjamkan hak kpd pemerintah utk menjamin kesejah-teraan dgn cara mengelola kewajiban-hak individu agar berkembang baik & gak saling tabrakan (2406). Nanti, kalau kesejahteraan gak terwujud, individu bisa mencabut hak & mandat itu dr pemerintah, bahkan bisa sepakat membubarkan negara. (b) Benarkah DPR & demonstrasi sekarang ini demokrasi kebablasan? Dipandang dari sejarah Indonesia 53 th yg “ekstrem sosial” (mis., kolektivisme, diktatur, demokrasi terpimpin) maka demokrasi reformasi sekarang dituduhnya ”ekstrem individualistis” (mis. pasar bebas laissez-faire, anarki tanpa aturan dsb). Tapi dari lain pihak, itu pelaksanaan normal dari hak pembentuk masyarakat (untuk ambil-bagian dalam mengurus hidup bernegara). Hak individu (bukan hanya perwakilan) ini harus dijunjung tinggi. Namun harus diwaspadai & dikoreksi terus agar jangan mengekstrem.
    • (3) Individu itu Fondamen Masyarakat : Kalau tiap individu sekokoh batu karang, maka negara juga kokoh. Tapi kalau individu serapuh pasir, maka negara runtuh. Keluarga retak, masyarakat rusak. Maka Gereja mendorong agar (a) Individu-individu menjaga mengelola & mengembangkan individu-individu menjadi hebat. (b) Warga negara harus menjauhi ekstrem sosial dan ekstrem individualistis. (c) Prinsip subsidiaritas (hal yang bisa ditangani oleh warga negara tidak boleh ditangani oleh negara) harus dipegang teguh (2411). (d) Masyarakat hendaknya hanya mengijinkan dan mewajibkan negara untuk membantu saja; dan melarang negara main kuasa atas masyarakat. (e) Warga negara (juga pengusaha, pedagang dsb.) jangan mau dipinteri oleh pemerintah dan (f) jangan ”lepas tangan” kepada dominasi negara (étatisme).
    • (4) Individu itu Tujuan Masyarakat : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dg tujuan menyejahterakan individu lahir-batin. Salus populi suprema lex est (kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi). Orang yg merusak kesejahteraan individu, bersalah. Common good is the sum of those conditions of social living, whereby men are enabled more fully and more readily to achieve their own perfection. Kesejahteraan umum adalah semua keperluan utk (a) hidup bersama, (b) yg menjamin individu (c) mencapai kesempurnaan manusiawi (Yohanes XXIII Mater et Magistra 65). Pemerintah yg gagal dlm mewujudkan common good (bahkan me-nyengsarakan individu) melawan tujuan negara. Maka individu berhak menggusurnya. Kalau pemerintah yg menyengsarakan individu itu dipertahankan seumur hidup, maka individu boleh memisahkan diri (UUD 1945, 2002, Ps 28E ay 1, 28G ay 2).